POKOK-POKOK KETENTUAN BPR UPDATE

PBI NO. 8/18/PBI/2006 tanggal (5 Oktober 2006) Tentang KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BPR

MODAL INTI
KOMPONEN MODAL INTI
a. Modal disetor f. Cadangan tujuan
b. Agio saham g. Laba ditahan stl pajak
c. Dana setoran modal h. Laba thn-thn lalu stl pajak
d. Modal sumbangan i. Laba thn berjalan (50% stl taks pajak)
e. Cadangan umum

FAKTOR PENGURANG MODAL INTI

  • Goodwill
  • Disagio saham
  • Rugi tahun-tahun lalu
  • Rugi tahun berjalan

POS-POS BARU DALAM MODAL INTI

  • Agio, yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sbg akibat harga saham yg melebihi nilai nominalnya.
  • Disagio, yaitu selisih kurang tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang dibawah nilai nominalnya.
  • Dana setoran modal, yaitu dana yg telah disetor oleh pemilik dan/atau calon pemilik secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan utk dapat digolongkan sbg modal disetor spt RUPS/rapat anggota maupun pengesahan anggaran dasar BPR dari instansi yg berwenang.

FAKTOR PENGURANG SALDO LABA RUGI

  • Kekurangan Pembentukan PPAP menjadi faktor pengurang Laba/Rugi Tahun Berjalan.
  • Perhitungan pajak tangguhan (deffered tax) harus dikeluarkan dari perhitungan saldo Laba/Rugi
  • Aktiva pajak tangguhan dibobot 0% dalam perhitungan ATMR

MODAL PELENGKAP
KOMPONEN MODAL PELENGKAP

  • Cadangan revaluasi aktiva tetap.
  • PPAP umum, maks. 1,25% dari ATMR
  • PPAP yang dapat diperhitungkan sebagai komponen Modal Pelengkap berubah dari PPAP atas seluruh Aktiva Produktif (maks. 1,25% dari ATMR) menjadi PPAP umum, yaitu PPAP yang berasal dari Aktiva Produktif yang tergolong Lancar (maks.1,25% dari ATMR).
  • Modal pinjaman.
  • Pinjaman Subordinasi.

INBRENG
BPR dapat melakukan setoran modal dalam bentuk aktiva tetap dengan persetujuan BI. Jumlah total aktiva tetap (termasuk INBRENG) maksimal sebesar 50% dari modal disetor. Permohonan persetujuan ke BI dilampiri:

  • Hasil penilaian aktiva tetap oleh “Penilai Independen” min. memuat nilai/harga, jenis, status dan tempat kedudukan.
  • Risalah RUPS atau Rapat Anggota.
  • Bukti pengumuman pada 2 surat kabar harian.

KRITERIA AKTIVA TETAP

  • Berwujud
  • Siap pakai atau dibangun terlebih dahulu
  • Diperlukan untuk kegiatan usaha BPR dan tidak dimaksudkan untuk dijual.
  • Masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

“Penilai Independen” merupakan:

  • Bukan pihak terkait BPR
  • Bukan kelompok peminjam dgn debitur BPR
  • Berdasarkan kode etik dan metode standar profesi (MAPPI)
  • Memiliki izin usaha dari instansi berwenang
  • Menjadi anggota asosiasi

DISTRIBUSI LABA
BPR dilarang melakukan distribusi laba (seperti pembayaran dividen, pembagian bonus kepada pengurus dan pembayaran insentif bersifat non operasional) apabila menyebabkan rasio KPMM menjadi kurang dari 8%.

PERHITUNGAN ATMR

  • PPAP Khusus (PPAP yang dibentuk dari AP yang tergolong KL, D dan M) akan mengurangi besarnya jumlah outstanding AP dalam rangka perhitungan ATMR.
  • Perubahan Bobot Risiko dalam Perhitungan ATMR
  • Kredit yg dijamin BUMN diberi bobot 50% (BUMN dimaksud adalah lembaga penjamin kredit milik Pemerintah Pusat).
  • Kredit yang dijamin BUMD diturunkan dari 100% menjadi 50% (BUMD dimaksud adalah BUMD yg melakukan usaha sebagai perusahaan penjamin dan melakukan kerjasama penjaminan kredit dengan lembaga penjamin kredit milik Pemerintah Pusat).
  • Kredit kepada pegawai/pensiunan (al.PNS/TNI/POLRI) diturunkan dari 100% menjadi 50%.
  • KPR dijamin dengan hak tanggungan pertama diturunkan dari 50% menjadi 40%.
  • Kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK) diturunkan bobot risikonya dari 100% menjadi 85%.

SANKSI MELANGGAR MODAL MINIMUM 8%

  • Sanksi administratif berupa DPK- Cabut Izin Usaha
  • Teguran tertulis
  • Penurunan nilai kredit TKS
  • Pencantuman pengurus/PS sebagai Daftar TL yang mengacu ketentuan fit n proper BPR.

KETENTUAN LAIN
PBI ini mulai berlaku sejak 1 Desember 2006
PBI ini mencabut SK Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 ttg kewajiban penyediaan modal minimum dan dinyatakan tidak berlaku bagi BPR.

PBI NO. 8/19/PBI/2006 tanggal (5 Oktober 2006) tentang KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BPR

JENIS AKTIVA PRODUKTIF (AP)

  • KREDIT
  • SERTIFIKAT BANK INDONESIA
  • PENEMPATAN DANA ANTAR BANK

KUALITAS KREDIT
KREDIT NON KPR
MASA ANGSURAN KURANG 1 BULAN
LANCAR

  • Tidak terdapat tunggakan AP/AB
  • Tidak terdapat tunggakan AP/AB tidak lebih dari 1bln dan belum JT.

KURANG LANCAR

  • Terdapat tunggakan AP/AB 1 bln < t =< 3 bln
  • Kredit telah JT tidak lebih dari 1 bln

DIRAGUKAN

  • Terdapat tunggakan AP/AB 3 bln < t =< 6 bln
  • Kredit telah JT 1 bln < t =< 2 bln

MACET

  • Terdapat tunggakan AP/AB lebih dari 6 bln
  • Kredit telah JT lebih dari 2 bln
  • Kredit telah diserahkan kepada BUPN
  • Kredit telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

KREDIT NON KPR
MASA ANGSURAN BULANAN ATAU LEBIH
LANCAR

  • Tidak terdapat tunggakan AP/AB
  • Tidak terdapat tunggakan AP/AB tidak lebih dari 3x angsuran dan belum JT.

KURANG LANCAR

  • Terdapat tunggakan AP/AB 3x < t =< 6x angsuran
  • Kredit telah JT tidak lebih dari 1 bln

DIRAGUKAN

  • Terdapat tunggakan AP/AB 6x < t =< 12x angsuran
  • Kredit telah JT 1 bln < t =< 2 bln

MACET

  • Terdapat tunggakan AP/AB lebih dari 12 x angsuran
  • Kredit telah JT lebih dari 2 bln
  • Kredit telah diserahkan kepada BUPN
  • Kredit telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

KREDIT KPR DENGAN ANGSURAN
LANCAR

  • Tidak terdapat tunggakan AP/AB
  • Tidak terdapat tunggakan AP/AB tidak lebih dari 6x angsuran dan belum JT.

KURANG LANCAR

  • Terdapat tunggakan AP/AB 6x < t =< 9x angsuran
  • Kredit telah JT tidak lebih dari 1 bln
  • DIRAGUKAN
  • Terdapat tunggakan AP/AB 9x < t =< 30x angsuran
  • Kredit telah JT 1 bln < t =< 2 bln

MACET

  • Terdapat tunggakan AP/AB lebih dari 30 x angsuran
  • Kredit telah JT lebih dari 2 bln
  • Kredit telah diserahkan kepada BUPN
  • Kredit telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

KREDIT TANPA ANGSURAN
LANCAR

  • Tidak terdapat tunggakan AP/AB
  • Tidak terdapat tunggakan AP/AB tidak lebih dari 3x angsuran dan belum JT.

KURANG LANCAR

  • Terdapat tunggakan AP/AB 3x < t =< 6x angsuran
  • Kredit telah JT tidak lebih dari 1 bln

DIRAGUKAN

  • Terdapat tunggakan AP/AB 6x < t =< 12x angsuran
  • Kredit telah JT 1 bln < t =< 2 bln

MACET

  • Terdapat tunggakan AP/AB lebih dari 12 x angsuran
  • Kredit telah JT lebih dari 2 bln
  • Kredit telah diserahkan kepada BUPN
  • Kredit telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

PPAP YANG WAJIB DIBENTUK
PPAP UMUM

  • Minimal 0,5% dari AP tergolong Lancar kecuali SBI.

PPAP KHUSUS

  • Minimal 10% dari AP tergolong KL dikurangi agunan.
  • Minimal 50% dari AP tergolong D dikurangi agunan.
  • Minimal 100% dari AP tergolong M dikurangi agunan.

Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang PPAP

  • 100% dari agunan yang bersifat likuid.
  • 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB) yg diikat dengan hak tanggungan.
  • 60% dari nilai jual objek pajak utk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan.
  • 50% dari nilai jual objek pajak untuk agunan berupa tanah berdasarkan kepemilikan surat Girik (letterC/petok D) dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir, dan
  • 50% dari nilai pasar utk agunan berupa kendaraan bermotor yg disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yg berlaku (terdaftar pada lembaga Fiducia).

Agunan selain di atas dinilai 0% (tidak diperhitungkan sebagai pengurang dlm pembentukan PPAP).
BPR wajib menilai agunan untuk mengetahui nilai ekonomisnya berupa taksiran dan pendapat penilai intern BPR atas nilai ekonomis agunan berdasarkan analisis thd fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip umum (MAPPI).
Agunan tidak diperhitungkan sebagai pengurang PPAP, apabila tidak dilakukan penilaian secara benar.
BI dapat melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang PPAP.
BPR wajib menyesuaikan perhitungan PPAP sesuai ketetapan BI dalam setiap laporan kepada BI paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan BI (termasuk exit mtg).
RESTRUKTURISASI KREDIT

Upaya perbaikan yang dilakukan BPR terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, melalui :

  • Penjadualan kembali
  • Persyaratan kembali
  • Penataan kembali

Dapat dilakukan apabila:

  • Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
  • Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
  • Dilarang apabila hanya untuk menghindari:
  • penurunan kualitas Kredit;
  • peningkatan pembentukan PPAP; dan/atau
  • penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)

AYDA adalah aktiva yang diperoleh BPR, baik melalui lelang atau di luar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet.
BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA paling lama 2 tahun sejak pengambilalihan.
Apabila setelah jangka waktu 2 tahun belum dapat diselesaikan maka BPR wajib membiayakan dicatat pada pos “beban non operasional” dengan rekening lawan “AYDA”
Nilai agunan yg diambilalih adalah net realizable value, yaitu sebesar nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual, maksimum sebesar baki debet Kredit yang akan diselesaikan dengan AYDA.
Penetapan nilai AYDA diatas Rp500 juta wajib oleh penilai independen.

HAPUS BUKU (HB) & HAPUS TAGIH (HT)
BPR wajib memiliki kebijakan & prosedur tertulis mengenai AYDA, HB dan HT yang telah disetujui komisaris yang mencakup minimal :

  • Kriteria
  • Persyaratan
  • Limit
  • Kewenangan dan tanggung jawab
  • Tata cara AYDA, HB, dan HT
  • Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan kebijakan AYDA, HB dan HT.

HB&HT dpt dilakukan BPR (setelah dilakukan upaya penagihan) thd penyediaan dana dgn kualitas Macet.
HB tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (partial write off).
HT dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana.
HT terhadap sebagian penyediaan dana hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi/penyelesaian kredit (d/r transparansi kepada debitur).

SANKSI
PELANGGARAN KETENTUAN DIMAKSUD DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF :

  • Teguran tertulis
  • Penurunan nilai kredit dalam perhitungan TKS
  • Pencantuman pengurus/PS dalam daftar TL dalam penilaian fit n proper.

KETENTUAN LAIN

  • PBI ini mulai berlaku 1 Desember 2006
  • PBI ini mencabut ketentuan :
  • SK Direksi BI No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang kualitas AP dan PPAP
  • SK Direksi BI No. 26/167/KEP/DIR tanggal 29 Maret 1994 tentang penyempurnaaan SK di atas.

Masih Bingung dengan artikel ini, klik aja soft copy POKOK-POKOK KETENTUAN BPR UPDATE

Semoga bermanfaat ya, bagi yang kerja di BPR.

About these ads

Satu Tanggapan

  1. Tinggal contoh perhitungan untuk ATMR bisa ga di upload…ada tidak?
    apakah BI sudah menghitung dengan ATMR yang baru ini…?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: